Pemerintahan Gus Dur Butuh Legitimasi Moral

Pemerintahan Gus Dur Butuh Legitimasi Moral

Penegakan Good Governance Masih Jauh Dari Harapan

Secara keseluruhan pemerintahan baru memiliki kecenderungan kurang mampu menegakkan pemerintahan yang bersih.

Cita-cita untuk membangun good governance masih jauh dari harapan. Demi menjalankan kepemimpinannya secara efektif, legitimasi politik Presiden Abdurrahman Wahid harus didukung dengan legitimasi moral

Tujuh bulan sejak pembentukannya, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid belum menunjukkan tanda-tanda ke arah tegaknya good governance. "Lambannya penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar, lemahnya koordinasi antar instansi, dan munculnya sejumlah kasus kontroversial bernuansa korupsi menunjukkan belum efektifnya pemerintahan Gus Dur dalam membangun landasan pemerintahan yang bersih", demikian evaluasi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang dituangkan dalam buku tahunan berjudul "Membangun Pondasi Good Governance di Masa Transisi".

Evaluasi terhadap proses penegakan good governance akan dilakukan MTI setiap tahun berdasarkan parameter tertentu dengan metode yang akan disempurnakan terus menerus. Berdasarkan parameter tersebut, MTI mengidentifikasi sejumlah indikasi dari praktik pemerintahan yang baik (good governance) antara lain:

• Konsultasi antara eksekutif dengan legislatif
• Komunikasi elite politik dan masyarakat yang semakin egaliter
• Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik
• Transparansi hasil audit BUMN besar
• Dibentuknya Komisi Hukum Nasional
• Rencana pembenahan lembaga peradilan
• Percepatan langkah-langkah ke arah otonomi daerah

Di pihak lain, terdapat pula indikasi dari praktik-praktik pemerintahan yang buruk (bad governance) yaitu:

• Lambannya penanganan kasus-kasus korupsi (berskala besar)
• Lemahnya koordinasi antar Menteri/instansi
• Politisasi penunjukkan pejabat publik dan pejabat BUMN
• Inkonsistensi pernyataan pejabat/kontroversi pernyataan Presiden
• Likuidasi departemen/instansi yang tidak terencana dengan baik
• Lambannya penanganan konflik sosial
• Munculnya kasus baru bernuansa korupsi di lingkaran kekuasaan

Berdasarkan tinjauan terhadap indikasi-indikasi yang ada, MTI berpendapat bahwa secara keseluruhan pemerintahan yang baru memiliki kecenderungan KURANG MAMPU menegakkan good governance. "Dengan mengambil contoh-contoh yang ada…penegakan good governance masih jauh dari harapan," tandas Mar’ie Muhammad, Ketua Dewan Pengurus MTI.

Masyarakat kini menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Upaya pemberantasan korupsi ternyata lebih bernuansa politis daripada keseriusan untuk menegakkan hukum tanpa sikap diskriminasi. Kasus-kasus lama penyalahgunaan aset negara belum lagi tuntas diselesaikan, seperti penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, korupsi di lingkungan Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara, atau skandal Bank Bali dan Komisi Pemilihan Umum.

Kasus-kasus baru yang lebih mencemaskan mulai bermunculan, ditandai dengan terbongkarnya penyelewengan dana milik Yayasan Bina Sejahtera Bulog yang — secara langsung atau tidak langsung – telah mencemari lingkaran inti kekuasaan. Dampak buruk kasus itu telah meruntuhkan kembali kepercayaan masyarakat domestik dan internasional yang mulai pulih. Betapa tragis, di era reformasi terbukti korupsi masih berjalan sebagaimana lazimnya, business as usual.

Mayoritas masyarakat mengkhawatirkan langkah yang ditempuh Jaksa Agung selaku salah satu pilar penegak hukum. Dalam menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum maupun korupsi, terbaca dengan jelas bahwa Jaksa Agung cenderung mencari kompromi politik, bukannya memberikan solusi hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, penetapan status tersangka atas Gubernur Bank Indonesia dalam kasus Bank Bali diwarnai upaya intervensi lembaga eksekutif, dan prosesnya penuh dengan nuansa tawar-menawar. Begitupun penerbitan SP3 untuk kasus Texmaco sangat kental nuansa politisnya.

Sudah barangtentu publik mengetahui seluk-beluk penyimpangan wewenang secara terbuka, meskipun penafsirannya bisa berbeda-beda. Para pejabat yang diduga terlibat telah menyampaikan pembelaan masing-masing. Namun kesadaran untuk mengungkap informasi kebijakan (transparency) tak diiringi kesediaan untuk mempertanggungjawabkan (accountability) segala kelemahan dan penyimpangan. Keinginan untuk membongkar kinerja (disclosure) tidak diikuti kepekaan menangkap aspirasi masyarakat (responsibility). Akibatnya, asas tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti dilecehkan.

Dengan segenap keprihatinan, MTI mengimbau agar para pejabat penting lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif senantiasa berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku (rule of law). Kemudian setiap kebijakan dan keputusan diterapkan secara wajar dan adil (fairness). Penegakan good governance memang membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan mengabdi pada kepentingan umum, bukan sikap yang menggampangkan masalah serta permainan logika dan kata-kata.

Sikap tegas, tidak memihak, dan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum kiranya merupakan sumber legitimasi moral. Dalam hubungan ini, untuk menjalankan kepemimpinannya secara efektif, Presiden Abdurrahman membutuhkan legitimasi moral, disamping legitimasi politik yang telah diperolehnya.

Badan Pengurus

Masyarakat Transparansi Indonesia

Contoh Job Description Dan Job Specification

Contoh  Job Description Dan Job Specification

Disini saya mengambil contoh Job Description dan Job Specification pada jabatan SUPERVISOR didalam suatu perusahaan.

Job Description (Supervisor)

Jabatan pekerjaan : SUPERVISOR

Bertanggung Jawab Kepada : MANAGER / ASST.MANAGER

• Sasaran Tugas :

Supervisor bertanggung jawab untuk mengatur, mengontrol dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia ,bahan baku setengah jadi/jadi dan mesin – mesin produksi didalam wilayah tanggung jawabnya guna memaksimalkan effisiensi, meminimalkan biaya dan menghasilkan bahan setengah jadi/jadi yang memenuhi standard kebutuhan pelanggan.

• Struktur Pelaporan :

Supervisor bertanggung jawab kepada Manager .

• Sifat & Lingkup :

Proses A merupakan proses antara x dengan y di divisi z dimana hasil proses y masih dalam bentuk setengah jadi, diproses lanjut secara xyz guna mencapai produk dengan keadaan tertentu sebelum kemudian dikirim ke y. Supervisor harus mampu mensupervisi secara langsung kepala regu dibawah tanggung jawabnya (serta mampu mensupervisi secara tidak langsung semua karyawan yang berada dibawah tanggung jawabnya) dan mampu bekerja sama secara efektif dan efisien dengan semua bagian lain terkait dengan bagiannya(PPIC,QC,Maintenance,Electric,dll. ) guna memproduksi bahan jadi pada tingkat biaya yang rendah dan memenuhi batas “ Volume & Waktu “ pengiriman bahan jadi yang telah direncanakan.

• Hasil Utama & Tantangan :

1. Diharapkan memiliki ketrampilan dan pengetahuan atas “ Proses “ dari setiap mesin yang menjadi tanggung jawabnya tersebut.
2. Diharapkan memiliki pengetahuan atas aplikasi produk dari pelanggan (Customer Product Knowledge)
3. Diharapkan untuk mengatur program perbaikan berkelanjutan guna mengeliminasi bahan tidak jadi (afvalan) dan meningkatkan efisiensi.

• Tanggungjawab Utama :

1. Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi langsung terhadap kepala regu yang dibawahinya (serta mampu mensupervisi secara tidak langsung semua karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya), hal ini termasuk dalam memberikan bimbingan/pelatihan kepada anak buah guna mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan bagi teamnya dan mendisiplinkan anak buahnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku di perusahaan .
2. Bertanggung jawab dalam mencapai tingkat kuantitas (output) ,kualitas dan schedule produksi serta tingkat utilisasi mesin produkssi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
3. Bertanggung jawab dalam pemenuhan standard kualitas hasil produksi sesuai dengan tingkat kebutuhan customer & schedule pengiriman hasil produksi sesuai PPIC schedule.
4. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan standard kebersihan lingkungan kerja (keteraturan/kerapihan lingkungan kerja).
5. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan membina kerja sama team yang solid.
6. Bertanggung jawab dalam membuat laporan secara berkala kepada atasannya atas hasil kerjanya beserta analisa permasalahannya, tindakan–tindakan perbaikan atas permasalahan tersebut serta batas waktu estimasi penyelesaian masalah–masalah tersebut secara singkat , padat dan kongkrit.

• Wewenang :

1. Wewenang dalam mendisiplinkan anak buahnya sesuai dengan kententuan/peraturan yang berlaku di perusahaan.
2. Wewenang dalam menghentikan dan mengatur pengoperasian mesin– mesin produksi guna mencapai hasil produksi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta pemenuhan batas waktu pengiriman hasil produksi.

Job Specification (Supervisor)

Job Specification / Spesifikasi Pekerjaan Terdiri atas:

• Job requirements
• Job qualifications
• Minimun hiring requirements

Contoh spesifikasi pekerjaan :

1. Nama jabatan    : Supervisor
   Departemen      : Produksi/Lapangan
   Lokasi               : Pabrik induk, jakarta
   Pengawas          :Manager / Asst. Manager
   Kode jabatan    : NA-101
   Tanggal             : 16 November 2007
   Disetujui oleh    : General Manajer M.wahyu Arya P,SE,M.Si.
   
   
2. Faktor-faktor keahlian
   Pendidikan      : Diperlukan lulusan Sarjana (S-1) semua jurusan
   Pengalaman     : Tidak diutamakan, karena akan diberikan training dan pelatihan pelatihan lainnya
   Komunikasi     : Keahlian dalam berbicara dan berkomunikasi sangat penting untuk mengarahkan semua karyawan yang berada dibawah tanggung jawabnya

3. Faktor-faktor Sumber Daya
   Tuntutan mental : Inisiatif, kreatif, supel, dan kecerdasan, merupakan hal wajib karena mereka harus berhadapan langsung dengan karyawan

4. Kondisi kerja : Pekerjaan sebagian besar berada dan dilakukan dibagian produksi/lapangan