Lomba Hatta Rajasa Writing Competition

Silahkan Hubungi Contact Personnya Untuk info lebih lanjutnya

Contoh Soal & Penyelesaian Akuntansi Tentang Rekonsiliasi Bank

Berdasarkan catatan perusahaan,  per 30 September 2010,  saldo uang  yang  ada di Bank menunjukan jumlah Rp. 92.800.000, sedangkan menurut laporan yang  diterima dari Bank menunjukansaldo  Rp. 76.500.000

Setelah diteliti, ternyata perbedaaannya disebabkan oleh beberapa transaksi tersebut:

1. Pembayaran utang kepada PT. Nikmat sebesar Rp. 24.600.000 via Bank beserta biaya transfer Rp. 400.000 oleh Bank telah dibuikukan tapi perusahaan belum membukukannya.
2. Sebuah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan lain sebesar Rp. 9.500.000 telah keliru terbukukan oleh Bank ke rekening perusahaan kami.
3. Penjualan tunai sebesar 12.000.000  dengan  menerima sebuah biro bilyet ternyata setelah disetorkan le Bank tidak ada dananya.
4. Kuitansi PT.   Restu yang  diserahkan kepada Bank  untuk ditagih sebesar Rp.  11.800.000   telah diterima oleh Bank dan  Bank  memperhitungkan ongkos tagihnya sebesar Rp. 200.000.  Kejadian ini oleh perusahaan belum dibukukan.
5. Sebuah cek yang diterima dari PT. Ramdani sebesar Rp. 12.300.000 dan langsung disetorkan ke Bank ternyata oleh perusahan terbukukan sebesar Rp. 13.2000.000.
6. Setoran uang kepada Bank berupa cek sebesar Rp. 15.000.000 dan bilyet goro Rp. 6.000.000 pada tanggal 30 September 2010, ternyata oleh Bank baru dibukukan tanggal 01 Oktober 2010.
7. Pembayaran utang kepada Bpk. Tampan dengan cek  sebesar Rp.  8.300.00  ternyata,  oleh yang bersangkutan sampai akhir Desember belum dicairkan.
8. Penjualan saham oleh Bank  dengan nilai kurs Rp.  28.500.000,  Bank  memperhitungkan provisi dan  materai Ro. 200.000, ternyata oleh p[erusahaan belum dibukukan
9. Perusahaan mengambil uang di  Bank  sebesar Rp.  15.200.000  ternyata  oleh  Bank  dibukukan  Rp.  12.500.000.
10. Bank  telah mendebet rekening perusahaan Rp.  400.000  untuk  biaya administrasi dan   utang bunga  Rp.  1.600.000.

Berdasarkan data diatas, susunlah rekonsiliasi Bank per 30 September 2010! Dan sediakanlah jurnal-jurnal yang diperlukan.

Jawaban :

1. Format Rekonsiliasi

2. Jurnal Adjustment

Contoh Soal & Penyelesaian Rekonsiliasi Bank

Saldo kas menurut buku PT. Karet Jaya di Jakarta per 31/12/2010 adalah Rp. 3.321.650,- sedangkan menurut laporan bank (rekening koran) per tanggal tersebut adalah sebesar Rp.2.575.000,-.

Dari perbandingan rekening koran dengan pencatatan perusahaan, perbedaan tersebut disebabkan :

1.  Perusahaan umumnya menyimpan seluruh uangnya di Bank kecuali sebesar Rp. 200.000,- tidak disetorkannya
2. Pada tanggal 13/12/2010 diserahkan sebuah wesel tagih kepada bank untuk ditagihkan kepada yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 600.000,-dan pada tanggal tersebut perusahaan telah mencatatkannya dalam penerimaan kas. Ternyata pada tanggal 30/12/2010 wesel tersebut ditolak oleh yang bersangkutan (tidak dapat diuangkan) dan dikembalikan ke perusahaan pada tanggal 5/1/2011. Untuk ini peruahaan dikenakan denda/ biaya penolakan sebesar Rp.14.900,- yang telah dibebankan oleh bank pada bulan Desember 2010.
3. Perusahaan dikenakan biaya administrasi bulan Desember 2010 sebesar Rp. 7.720,-
4. Penyetoran kepada bank oleh perusahaan per 31/12/2011 sebesar Rp.1.340.000,- oleh bank baru dicatat sebagai penerimaan tanggal 2/1/2011
5. Rekening perusahaan telah dibebani untuk cek yang berasal dari piutang karena cek tersebut tidak dapat diuangkan sejumlah Rp.207.200,- yaitu pada tanggal 26/12/2010.
6. Suatu cek untuk pembayaran piutang sebesar Rp.190.000,- telah dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp. 170.000,-
7. Cek no. 1645 untuk pembayaran utang sebesar Rp. 592.000,- dibukukan oleh perusahaan Rp. 529.000,- dan cek no. 1677 untuk pembelian tunai alat-alat tulis sebesar Rp. 42.100,- dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp.421.000,-
8. Bank pada tanggal 20/12/2010 telah menguangkan wesel tagih Rp.500.000,- Wesel tersebut telah dikirimkan oleh perusahaan pada tanggal 18/12/2010 ke bank untuk ditagihkan tetapi belum dibukukan oleh perusahaan
9. Pada tanggal 31/12/2010 cek yang telah diterbitkan tetapi belum diuangkan oleh penerimanya adalah sebagai berikut : No.1612 Rp. 106.660,- ; no. 1617 Rp. 126.500,- ; no. 1680 Rp. 62.000,- ; no. 1700 Rp. 189.430,- ; no. 1701 Rp. 302.680,-  

Perintah : Susunlah Bank Reconciliation Statement dengan cara mencari saldo yang benar dan susunlah ayat jurnal yang diperlukan.

Jawaban : 

Etika dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Etika yaitu merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai, pertanggung jawaban dan pilihan.  Dalam dunia bisnis etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika, karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Perilaku yang tidak etis seperti minum-minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang di tempat kerja, penyalah-gunaan email, tidak melaporkan pelanggaran karyawan lain kepada manajemen, serta berbagai pelanggaraan etika lainnya. 

Hal ini dapat menjadi sesuatu yang serius mengingat perilaku yang tidak etis dapat menjurus kearah tindakan kriminal serta perilaku lain yang merugikan perusahaan, baik finansial maupun non-finansial. Banyak sebab yang menjadikan perilaku yang tidak etis yang ditunjukkan karyawan tersebut muncul. Hal ini terkait pada individu karyawan saja, tetapi juga menyangkut keseluruhan proses dalam organisasi. Dalam hal ini manajemen sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk menjamin bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis karyawan , klien, serta stakeholder lainnya. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam  membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis dapat di cegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku, dapat mampu menjadi penggerak dalam  organisasi dalam menanggani isu-isu etika, serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan.

Pengertian Etika

Menurut Magnis Suseno , Etika adalah Sebuah ilmu dan bukan ajaran. Sebagai ilmu yang terutama menitik-beratkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam hal ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapai seseorang. Sehingga, etika membutuhkan evaluasi kritis atas semua seluruh situasi yang terkait.

Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM (sumber daya manusia) merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya, untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

            Menurut A.F. Stoner, Manajemen SDM merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Fungsi Operasional dalam Manajemen SDM

            Fungsi operasional dalam Manajemen SDM merupakan dasar pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi/perusahaan.

            Fungsi operasional tersebut terbagi  lima, yaitu:

1. Fungsi Pengadaan
2. Fungsi Pengembangan
3. Fungsi Kompensasi
4. Fungsi Pengintegrasian

Pengertian Etika Manajemen Sumber Daya Manusia

            Etika manajemen sumber daya manusia  dapat diartikan sebagai  ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika tehadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiataannya.

Sebab Perilaku Tidak Etis

            Penyebab perilaku tidak etis meliputi tiga aspek yaitu:

1. Karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah.
2. Adanya pengaruh orang lain, keluarga ataupun norma sosial .
3. Adanya ethical dilema.

Perencanaan Strategi Konsep Etika

            Langkah-langkahnya sebagai perencanaan strategi konsep etika, yaitu:

Ø  Menentukan standar etika yang ingin ditanamkan.

Ø  Mengindentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan.

Ø  Mengindentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan.

Ø  Mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan.

Ø  Mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan.

            Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan hanya untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti.

            Konsep penanaman nilai-nilai etika lebih  menekankan pada aktivitas-aktivitas yang membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat-nasihat dan konsultasi etika, serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara penanaman nilai-nilai etika dan pemenuhan etika tersebut.

Cara Manajemen dalam Menyelesaikan Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi

            Cara yang dilakukan oleh manajemen untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan dengan cara menciptakan hubungan kerja yang sukses diantaranya:

¢  Membentuk komite karyawan dan manajemen.

¢  Membuat buku pegangan karyawan.

¢  Sistem pengupahan yang profesional.

¢  Menciptakan suasana kerja yang kondusif

¢  Menampung keluhan, saran, kritik karyawan.

Integrasi Konsep Etika Dengan Fungsi Manajemen Sumber Daya manusia

            Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu:

1. Seleksi
2. Orientasi Karyawan
3. Training
4. Penilaian Kinerja
5. Reward dan Hukuman

Versi Terbaru "Cara Merubah smadav 9.0.1 Free Menjadi Semadav 9.0.1 Pro"

Cara Merubah Smadav 9.0.1 Free Jadi Smadav 9.0.1 Pro - Kemarin smadav yang saya miliki terkena backlist secara langsung ketika update terbaru dari smadav hadir sehingga halasil menjadi semadav free kembali.

Kini smadav telah menginjak versi ke 9.0.1 yang telah menambah beberapa fitur baru dan database virus yang dapat mengatasi sekitar 6718 virus, bagi anda yang smadavnya telah terbacklist anda bisa mendownload tutorial cara menghilangkan backlist smadav dibawah ini.

Masukan key berikut untuk menjadikan smadav anda versi Pro:

Name : gieterror.smadav90

Key  : 995799658728

            Atau

Name : gieterror666

Key  : 081200920044

Download:

Download Tutorial Cara Menghilangkan Backlist Smadav

Cara Membuat Widget SMS Gratis

Cara membuatnya : Widget Sms Gratis

1. Login blogger

2. Rancangan, elemen laman, tambah gadget, html/java script

3. Copas kode di bawah ini :

 <iframe name="I2" src="http://sms-online.web.id/widget"style="border: 2px solid rgb(255, 255, 255);" frameborder="0" height="238" scrolling="no" width="97%"> not support</iframe><br /><small><center><a href='http://economoy.blogspot.com' rel='nofollow'>Make Widget</a></center></small><br />

yang berwarna Biru silahkan ganti sesuai keinginan 97 (lebar) 238 (tinggi)
Simpan..............

Selamat mencoba

Perkembangan Perbankan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Deregulasi

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum dan sosial.

Perkembangan faktor- faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam empat periode. Masing – masing periode memiliki ciri – ciri khusus yang tidak dapat di samakan dengan periode lainnya.

Serangkaian paket – paket deregulasi di sector riil dan moneter yang di mulai sejak tahun 1980- an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000.

Keempat  periode ini adalah

o   Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket- paket deregulasi di sector rill dan moneter yang di mulai sejak tahun 1980-an.

o   Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an.

o   Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an, dan

o   Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

A.          Kondisi Sebelum Deregulasi

Perbankan pada masa ini sangat di pengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa , yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa colonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia- Belanda ini terutama di arahkan untuk melayani kegiatan usaha dari perusahaan – perusahaan besar milik kolonial di wilayah jajahannya serta membantu administrasi anggaran milik pemerintah. Dengan demikian fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah :

·         Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan – perusahaan besar milik kolonial

·         Memberikan jasa- jasa keuangan kepada perusahaan – perusahaan besar milik kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain- lain

·         Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial  ke Negara penjajah

·         Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari perusahaan – perusahaan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara penjajah.

·         Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kaolonial.

    Fungsi utama perbnkan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Orientasi kegiatan perbankan masih banyak dipengaruhi oleh pola yang diterapkan pada masa penjajahan. Dengan demikian fungsi utamanya adalah:

·         Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan – perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.

·         Memberikan jasa- jasa keuangan kepada perusahaan- perusahaan besar

·         Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah

·         Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor- sektor yang ingin di kembangkan oleh pemerintah

Bank – bank yang ada tidak secara tegas di arahkan untuk memobilisasikan dana seluas- luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas- luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekanakan pada kegitan usaha- usaha besar dan program- program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dari dana masyarakat luas, keadaan diatas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang- undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat itu adalah sebagai berikut:

a.       Tidak adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia

b.      Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank- bank tertentu

c.       Bank banyak menanggung program-program pemerintah

d.      Instrumen pasar uang yang terbatas

e.       Jumlah Bank Swasta yang relatif sedikit

f.       Sulitnya Pendirian bank baru

g.      Persaingan antar bank yang tidak ketat

h.      Posisi tawar- menawar bank yang relative lebih kuat daripada nasabah

i.        Prosedur berhubungan dengan bank rumit

j.        Bank bukan merupakan alternative utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan memimjam dana

k.      Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah

B.     Kondisi Sesudah Deregulasi

Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasi dana dengan baik. Fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut seolah- olah menjadi suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya serta saling mempengaruhi.

Untuk mengatasi situasi ynag serba tidak mengunungkan ini cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor rill dan moneter. Pada tahap awal deregulasi lebih cepat dampaknya pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan di dunia perbankan. Meskipun istilah yang digunakan adalah “deegulasi” tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Perubahan yang terjadi juga termasuk peningkatan pengaturan pada bidang- bidang tertentu, sehingga deregulasi ini lebih tepat diartikan sebagai perubahan- perubahan  yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhinya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor rill.

Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan, antara lain adalah:

a.       Paket 1 Juni1983 yang berisi tentang

1.      Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrumen pengendali Jumlah Uang Beredar (JUB).

2.      Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor- sektor tertentu.

3.      Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman kecuali untuk sektor- sektor tertentu.

b.      Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI

c.       Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI.

d.      Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang:

1.      Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi

·         Kemudahan pembukaan kantor bank

-    Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional dan bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.

-    Pembukaan kantor cabang pembantu cukup dilakukan denganmemberi tahu Bank Indonesia

·   Kejelasan pendirian bank swasta

-    Modal di setor bank umum minimal 10 miliar

-    Modal di setor BPR minimal Rp 50 juta

-    BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum

-    BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

-    Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran antara bank nasional dengan bank asing

·         Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank bisa menerbitkan sertifikat deposito tanpa memerlukan izin

·         Semua bank dapat memberikan layanan Tabanas dan tabungan lainnya.

2.      Efisiensi Lembaga Keuangan yang meliputi

·         BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 50 % dananya pada bank nasional manapun.

·         Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank

3.      Pengendalian Kebijakan moneter yang meliputi

·         Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan bank diturunkan dari 15 % menjadi 2 % dari jumlh dana pihak ketiga

·         SBI dan SBPU yng semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang di tambah dengan berjangka waktu sampai dengan 6 bulan

·         Batas maksimum pinjaman antarbank ditiadakan

4.      Pengembangan pasar modal, yang meliputi

·         Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan  pajak penghasilan sebesar 15 % agar dunia perbankan mendapat perlakuan yang sama dengan pasar modal

·         Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan

·         Perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan prnjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningktan penyertaan oleh pemegang saham.

e.       Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang :

1.      Aturan peyelenggaraan bursa efek oleh swasta

2.      Alternatif sumber pembiyaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura,perdagangan surat berharga, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen

3.      Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, anjak piutang , kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

4.      Kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, broker asuransi, adjuster asuransi, dan aktuaria.

f.       Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang :

1.      Penyempurnaan paket sebelumnya

2.      Bank  dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki net open position maksimum sebesar 25 % dari modal sendiri.

g.      Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan program perkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank.

h.      Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati- hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan

i.        UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

j.        Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi:

1.      Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio)

2.      Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

3.      Kredit Usaha Kecil (KUK)

4.      Pembentukan cadangan piutang

5.      Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio)

               Serangkaian kebijakan di atas telah mengakibaykan banyak perubahan dalam perbankan di Indonesia. Ciri-ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah tidak dapat ditemui lagi pada masa setelah deregulasi, sehingga pada masa setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri- ciri sebagian berikut:

a.             Peraturan yang memberikan kepastian hukum

b.            Jumlah bank swasta bertambah banyak

c.             Tingkat persaingan bank semakin kuat

d.            Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang

e.             Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat

f.             Monilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar

3. Kondisi Saat Krisis Ekonomi Mulai Akhir Tahun 1990-an

Deregulasi dan penerapan kebijakan- kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan rill telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor  rill melalui peningkatan produksi barang dan jasa.

Deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen resiko perbankan yang baik. Perkembangan perbankan yang cukup lama untuk dapat mengangkat Indomesia menjadi Negara dengan tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara- negara lain di Asia Tenggara.

Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti dan bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia, sehingga kondisinya saat masa itu adalah sebagai berikut:

a.       Tingkat kepercayaan masyarakat Dalam dan Luar Negri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastic

b.      Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat

c.       Adanya Spread negative

d.      Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru

e.       Jumlah bank menurun

4. Kondisi Terakhir

Tiga hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah:

a.    Selesainya peyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1997. Salah satu landasan penting penyusunan API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 Barel Core Princioles.

b.   Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun:

-          Lembaga penjamin simpanan

-          Lembaga Pengawas perbankan yang independent

-          Otoritas Jasa keuangan

c.   Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik- praktik perbankan yang lebih baik. Praktik perbankan yang lebih baik ini antara lain mengrah kepada:

1.   Manajemen Pengelolaan resiko yang baik.

2.   Struktur perbankan nasional yang lebih baik.

3.   Penerapan prinsip kehati- hatian (prudential banking) yang konsisten

4.   Penyaluran dana masyarakat kea rah yang lebih mencerminkan bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dengan tetap berlandaskan prinsip kehati- hatian.

DAFTAR PUSTAKA

Bank dan Lembaga Keuangan Lain,Totok Budisantoso-Sigit Triandaru,Salemba Empat, Yogyakarta.