Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Sektor Perbankan Di Indonesia

Pendahuluan

Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan stabilitas. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Sentral berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali dengan baik, tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan pada instrumen yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

1.     Kerangka Kebijakan Moneter pada Perbankan Indonesia

Dengan ditinggalkannya sistem crawling band dan dianutnya sistem nilai tukar mengambang setelah krisis ekonomi tahun 1997/98, kerangka kebijakan moneter diarahkan pada penciptaan stabilitas harga dengan target base money (inflation targeting lite). Sejak bulan Juli 2005, kerangka kebijakan moneter disempurnakan dengan prinsip-prinsip Inflation Targeting Framework.

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan pendirian kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.  Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik.  Secara operasional,  pendirian kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan dapat memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.  Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi. http://gemmaaktuaria.com/?p=145

          Pelaksanaan ITF di Indonesia mengikuti prinsip dasar bahwa ITF adalah framework, bukan rule. Dengan prinsip ini, kebijakan moneter tidak dilaksanakan secara kaku. Pelaksanaan kebijakan moneter juga mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang lebih luas terutama  pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan prinsip full discretionary, ITF menuntut agar discretionary policy dalam pelaksanaan kebijakan moneter bersifat terbatas. Dengan prinsip dasar tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter dengan elemen-elemen pokok :

a.  Pertama, suku bunga (BI-rate) digunakan sebagai sasaran operasional moneter untuk menggantikan uang beredar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan semakin melemahnya hubungan antara uang beredar dengan laju inflasi.

b.  Kedua, kebijakan moneter diperkuat dengan strategi yang bersifat pre-emptive atau forward looking. Elemen dasar ini sekaligus merupakan tantangan besar bagi Bank Indonesia mengingat inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang bersifat adaptif. Kebijakan moneter perlu konsisten terhadap sasaran akhir yang akan dicapai atau menghindari time-inconsistency policy. Tanpa konsistensi yang kuat, kebijakan ke depan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat kembali akan menggunakan ekspektasi adaptif dan/atau memberi porsi relatif sangat kecil terhadap langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh ke depan kemudian melakukan optimasi dalam pengambilan keputusannya.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah suatu kerangka dasar dari sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan juga memberikan arah, bentuk, serta tatanan industri perbankan untuk jangka waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan dari pengembangan industri perbankan di masa yang akan dating tersebut dirumuskan dalam API dan dilandasi dengan tujuan mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien agar dapat menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.  Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Kritikan dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API.  Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional.  Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta  pengembangan UMKM.

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/

Posted in: Campus,Manajemen,Perbankan